jurnal bisnis terbaru

INILAHCOM, Jakarta - Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty menilai Paket kebijakan September tahap I dari pemerintah dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat. Salah satunya melalui stabilisasi harga pangan.

"Kalau stabil, harusnya bisa membantu daya beli masyarakat. Tapi jangan temporer harga pangannya, dalam jangka panjang juga harus stabil," ujar Telisa di Jakarta, Minggu (13/09/2015).

Menurut Telisa, secara keseluruhan paket kebijakan September tersebut positif dan berharap kebijakan itu bisa optimal agar berdampak bagi masyarakat. "Bila ingin meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah harus menjaga kemampuan masyarakat. Selain harganya dijaga stabil,�income masyarakatnya juga dijaga stabil. Jadi harus juga dijaga penciptaan lapangan kerjanya, sehingga daya beli dapat terjaga," jelas da

Sementara itu, Partner Transaction Support and Corporate Finance RSM AAJ Wiljadi Tan mengatakan saat ini Indonesia memang memerlukan stimulus langsung guna mendongkrak perekonomian nasional yang melemah. "Kemarin ada, misalnya peningkatan PTKP (penghasilan tidak kena pajak), nah itu yang kita anggap bisa memberikan efek cepat dan langsung," ujar Wiljadi Tan.

"Dengan kenaikan PTKP menjadi Rp36 juta per tahun, masyarakat menengah saat ini akan membayar pajaknya lebih sedikit, sehingga mempunyai kemampuan belanja (spending) lebih banyak. Nah ini yang kita harapkan bisa menggerakkan perekonomian," ungkap Wiljadi.

Selain itu, lanjut dia, kebijakan dana desa yang terbilang besar juga, seharusnya cepat disalurkan karena dapat meningkatkan stimulus pembangunan infrastruktur di desa-desa. "Ada multiplier efeknya. Konsumsi akan jalan dan ini yang lebih cepat," papar doa.

Sebelumnya, Presiden Jokowi pada Kamis pekan lalu mengumumkan paket kebijakan yang bertujuan mendorong daya beli seperti memperkuat fungsi koperasi, LPG bagi nelayan, stabilisasi harga komoditas pangan, terutama daging sapi, percepatan pencairan dana desa, pemberian raskin tambahan hingga deregulasi sejumlah aturan untuk mendorong investasi dan ekspor. [tar]