jurnal bisnis terbaru

INILAHCOM, OKI - Pembahasan RAPBN 2016 terancam buntu alias deadlock. Situasi ini membuat galau pemerintahan Jokowi-JK. Karena berdampak kepada sejumlah rencana tender proyek di akhir 2015.

Saat berada di Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Kamis (29/10/2015), Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Jokowi sangat berharap pembahasan RAPBN 2016 bisa berjalan lancar sesuai rencana.

"Tadi juga sudah dilaporkan ke Presiden mengenai RAPBN, kami meyakini anggota DPR dan pemerintah pasti tujuannya untuk bagaimana APBN itu sebagai vehicle dalam upaya mensejahterakan rakyat," kata Pram, sapaan akrabnya.  

Selanjutnya, politisi PDIP ini berharap tidak ada deadlock dalam pembahasan RAPBN 2016. Dalam hal ini, pemerintah siap menempuh kompromi sebagai jalan keluarnya.

Menurut Pram, persoalan yang sekarang ini mengemuka di beberapa fraksi dan anggota dewan,  diharapkan bisa menemukan penyelesaian. "Tentunya kami terus berkomunikasi dengan partai pendukung dan yang tidak pendukung. Dan juga jangan sampai APBN ini di-votinglah," kata Pram.

Lalu apa arahan Presiden Jokowi? Kata Pram, presiden meminta kepada sejumlah menterinya agar meminimalisir perbedaan dalam pembahasan RAPBN 2016. Apalagi, APBN 2016 adalah titik awal bagi pemerintahan Jokowi-JK dalam mewujudkan Nawa Cita.

"Sekarang di minta kepada Menkeu, kalau memang masih ada perbedaan diminta untuk diminimalisir, dicari jalan keluar dan titik tengahnya," kata Pram.

Dalam hal ini, kata mantan Wakil Ketua DPR ini, Presiden Jokowi tidak akan berkomunikasi dengan pimpinan partai politik. Semua urusan diserahkan kepada para menterinya. [tar]

#jokowi #JKW4P #Prabowo #DPR #Golkar #PDIP